Daerah

Bendum HMMI Aceh : 16 Tahun Perdamaian Aceh, Manajemen Pengelolaan Anggaran Belum Pro Rakyat Miskin

Bendum HMMI Aceh : 16 Tahun Perdamaian Aceh, Manajemen Pengelolaan Anggaran Belum Pro Rakyat Miskin

Meulaboh, Selapost.com - empat bulan lagi menuju tahun 2022 pemerintah Aceh sampai hari ini masih belum bisa memberikan kepuasan apa apa terhadap rakyat Aceh, provinsi Aceh masih bertahan dengan prestasinya di peringkat termiskin se-sumatera padahal Aceh yang kita cintai ini adalah daerah yang kaya akan hasil alam nya dan juga sumber daya manusia nya yang mulai mumpuni.

"Inilah tabiat para elit bangsa kita tercinta jujur hanyalah tinggal sebuah kata dan pemanis janji belaka tapi tak pernah di perlihatkan wujud yang sesungguhnya" -ujar Ahmad Baiza sebagai Bendahara Umum HMMI (Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia) Daerah Aceh 

Baiza sendiri ikut angkat bicara mengenai segala problema masalah pemerintah Aceh terkhusus bagaimana pengelolaan manajemen anggaran Pemerintah Aceh

Ia berpandangan pemerintah Aceh hari ini harus sudah memuaskan rakyat seperti apa yang seharusnya sesuai ideologis yang di impikan Wali Nanggroe Hasan Di Tiro.

"Hilangnya transparasi serta tidak tepatnya penggunaan anggaran terhadap kepentingan rakyat luas, visi misi pemerintah Aceh masih kelabu, perencanaan anggaran yang mana akan berdampak turun nya efektivitas pemerintahan.

Pemerintah Aceh seharusnya sudah tidak membuat rencana rencana rencana lagi, tapi harus memberikan bukti nyata kepada rakyat satu persatu dari rencana yang telah di susun sebelum nya"-tegansya.

Pemerintah Aceh jangan tiap periode hampir selalu mengubah rencana yang mengakibatkan rakyat tidak dapat apa apa" kata bendahara umum HMMI Aceh tersebut.

Pemerintah Aceh sudah seharusnya komitmen dan menjaga trust yang sudah dibangun, dimulai dengan terbuka dengan rakyat dalam mengubah dan menata Aceh menjadi provinsi yang lebih baik, Kini sudah 16 Tahun perdamaainn saatnya pemerintah Aceh pindah peringkat yang lebih baik, jangan Aceh yang kaya ini pura pura di miskinkan,-imbuhnya.

Kemudian, DPRA dan pemerintah Aceh juga mesti melakukan kolaborasi ide dan gagasan tekait penggunaan APBA terhadap rakyat agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi rakyat kalau pemerintah adalah penjahat.

Ia juga mengatakan saat ini Aceh harus bangun dari tidur serta ketertinggalan pemerintah Aceh, harus serius dalam memberantas kemiskinan di mulai dengan menyentuh langsung warga warga miskin dengan memberikan modal produktif dan mendukung setiap hasil produksi usaha rakyat tersebut.

"Seharusnya hal ini sudah sedari dulu di laksanakan oleh pemerintah Aceh, sudah cukup Aceh berangan-angan, saatnya Aceh mulai mewujudkan ideologinya satu persatu yang seharusnya di wujudkan demi kesejahteraan masyarakat Aceh", tutupnya.