Hukum
Sengketa Lahan Warga Cot Mee VS Fajar Baizury, PAHAM : Kita Akan Angkat Kasus Ini Menjadi Issue Nasional
NAGAN RAYA - Kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Aceh dengan perusahaan Fajar Baizury kembali menyeruak ke permukaan. Sengketa lahan yang sudah dimulai sejak 8 tahun silam hingga kini belum menemukan titik terang.
Sudah tiga kali berganti kepala daerah namun masyarakat belum merasakan peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
Keuchik Cot Mee seperti yang dimuat salah satu media lokal menyatakan akan tetap mempertahankan tanah mereka yang diyakini sudah dirampas oleh pihak Perusahaan apapun yang terjadi.
Bidang Advokasi PAHAM (Pusat Advokasi Hukum Dan HAM) Wilayah Barat Aceh Rahmat Syukur mengatakan, Pemerintah Nagan Raya terkesan abai dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut tersebut.
"pemerintah Nagan Raya seperti abai dengan kasus-kasus seperti ini. Padahal kasus ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Sehingga masyarakat kebingungan mencari keadilan. Semestinya pemerintah untuk kasus yang sudah berlarut-larut dalam waktu lama seperti ini harusnya segera dicarikan solusi" ujar Rahmat seperti dalam siaran pers yang diterima selapost.com, Sabtu (24/11).
Rahmat juga menyebutkan jika pemerintah Nagan Raya membiarkan persoalan sengketa lahan antara Fajar Baizury and Brothers dengan Masyarakat sekitar tanpa upaya serius mencari solusi, maka sama artinya masyarakat dibiarkan mencari keadilan sendiri.
"jika masyarakat Cot Mee dan sekitarnya dibiarkan begitu saja oleh pemerintah tanpa ada solusi atas kasus yang sudah berlarut-larut ini, maka sama artinya mereka tidak punya pemimpin dan dibiarkan mencari keadilan sendiri" sebut Ketua Ikatan Mahasiswa Tadu Raya ini.
Rahmat menegaskan, PAHAM akan berusaha membantu masyarakat mencari keadilan terkait kasus yang dinilainya merugikan masyarakat itu.
"kita dari Pusat Advokasi Hukum Dan HAM akan membantu masyarakat mencari keadilan. Kita tidak akan membiarkan masyarakat sendirian. Persoalan ini akan kita angkat menjadi issue nasional mengingat ini menyangkut masalah masyarakat banyak yang merasa hak-hak mereka dirampas oleh perusahaan" tegas Rahmat. [AF]