Kesehatan

Tenaga Medis Belum Terima Dana Intensif Covid 19, Masih Adakah Ketulusan Pemerintah Pusat ?

Published

on

Tenaga Medis Belum Terima Dana Intensif Covid 19,  Masih Adakah Ketulusan Pemerintah Pusat ?

Tenaga Medis (Dokter, Perawat) untuk penanganan Covid 19 Di Aceh per hari ini belum menerima dana intensif dari pemerintah pusat.

"Belum ada pencairan insentifnya untuk Aceh," kata dr Safrizal Rahman yang menjabat sebagai ketua IDI Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh, Jumat (11/9).

Safrizal menerangkan, yang telah menerima insentif dari kementerian Kesehatan hanya Peserta Program Dokter Spesialis (PPDS), namun dokter, pwrawat dan tenaga kesehatan lainnya hingga hari ini belum menerimanya.

"Mereka (PPDS) sudah mendapatkan insentif untuk lima sampai enam bulan, yang dokter, perawat, dan tenaga medis lain yang membantu penanganan COVID-19 itu belum," katanya.

Dana intensif ini merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Ada sebagian daerah berinisiatif untuk memberi dana intensif itu dari dana APBD yang bersifat talangan.

Menurut dia dana insentif itu bersumber dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan terdapat beberapa daerah di luar Aceh, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota mengambil kebijakan untuk menalangi terlebih dahulu dana insentif tersebut.

"Maksudnya mereka (pemerintah daerah) memberikan insentif kepada para tenaga medisnya, dan mengatakan nanti seandainya yang dari pusat turun (cair) maka itu dikembalikan," katanya.

"Insentif ini hanya boleh satu dari pemerintah pusat, tidak boleh dobel, tapi dari pemerintah pusat belum cair," tambahnya.

Menurutnya, Dokter yang terjun langsung dalam penanganan Covid 19 ini berjumlah 800 sampai 1.000 orang dari jumlah keseluruhan kurang lebih 3.500 orang. Ada penambahan juga dari perawat dan tenaga medis lainnya.

Selama ini, baru pemerintah Aceh yang melakukan pemberian berupa sembako dan sejenisnya, tapi belum insentif berupa dana. Walaupun begitu, IDI tetapi menyerahkan sepenuhnya masalah pencairan intensif ini kepada pemerintah yang berwenang.

"Kita berfikir proses audit dan segala macam ini yang butuh waktu. Tidak serta merta begitu diusulkan langsung dikeluarkan. Tapi benar atau tidak (datanya), karena (insentif) ini bagi mereka yang menangani COVID-19, tidak untuk semua tenaga medis," demikian kata Safrizal Rahman.

Dari keterangan di atas, publik layak mempertanyakan dan mempersoalkan keseriusan dan ketulusan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Saat ini bangsa dan negara kita butuh aksi yang cepat dan tepat suapaya, semua pesoalan pandemi ini berakhir dengan secepat sepat nya

Sumber : republika